light_mode
light_mode

Muslimat Hidayatullah Hadiri Focus Group Discussion KNPK Indonesia

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

(Jakarta, mushida.org) Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPK Indonesia) bekerja sama dengan Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) menyelenggarakan Focus Group Discussion “Perlindungan Keluarga Dari Ancaman Gerakan Global Penyimpangan Seksual”, dalam rangka HUT ke-3 sekaligus memperingati Hari Ibu, pada hari Kamis, 14 Desember 2023 di GSG Kompleks DPR Kalibata, Jakarta.

Dalam FGD yang dihadiri sejumlah narasumber dan peserta dari berbagai unsur masyarakat, Ketua KNPK Indonesia, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si, guru besar IPB University bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, menyampaikan kajiannya mengenai upayanya perlindungan keluarga dari Gerakan Global Penyimpangan Seksual yang kini semakin meradang di masyarakat Indonesia.

Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah mendesak Pemerintah untuk mengendalikan media sosial dan melakukan sensor terhadap produk-produk hiburan yang bermuatan promosi dan sosialisasi penyimpangan seksual global. Kondisi ini semakin urgen, jika tidak maka bukan tidak mungkin, gerakan global penyimpangan seksual ini akan merusak dan menjangkiti generasi penerus Bangsa Indonesia. Untuk itu, sangat urgen bagi pemerintah untuk melakukan berbagai langkah tegas dalam mengawasi media sosial dan sensor lebih ketat dan produk hiburan yang tidak sesuai dengan nilai jati diri bangsa.

Dalam FGD KNPK Indonesia, bertindak sebagai keynote speaker Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si selaku Ketua KNPK Indonesia. Pada sesi 1, narasumber pertama, Rita Soebagio, M.Si. membawakan topik mengenai “Kronologi Gerakan Global Penyimpangan Seksual dan Tantangan Sosialisasi Kurikulum Pendidikan Seksual Komprehensif (CSE)”. Narasumber kedua, Bunda Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D., membawakan topik mengenai “Menghadirkan Produk Perundangan yang Melindungi Rakyat dari Ancaman Gerakan Penyimpangan Seksual Global.” Adapun moderator pada sesi 1, Nurul Hidayati, S.S., MBA. 

Sesi ke 2 dimoderatori oleh Dr. Wido Supraha, M,Si. Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., sebagai narasumber pertama membawakan topik mengenai “Peran Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan untuk pencegahan penyebaran penyimpangan seksual.” Narasumber kedua, Muhammad Iqbal, Ph.D., membawakan topik mengenai “Peran Pemerintah, Masyarakat, Swasta, dan Keluarga, dalam upaya Pencegahan dan Rehabilitasi Penyimpangan Seksual.” Narasumber ketiga, K.H. Fahmi Salim, M.A. yang membawakan topik “Proses Tazkiyatunnafs dalam Meningkatkan Kontrol Diri, Menguatkan Individu dari Ancaman Penyimpangan Seksual.”

Kegiatan FGD ini dihadiri pimpinan, pengurus, anggota KNPK Indonesia, pimpinan dan anggota BMIWI, juga mengundang tokoh dan praktisi keluarga, serta organisasi yang memiliki concern terhadap percepatan pembangunan ketahanan keluarga Indonesia, sejumlah kurang lebih 200 orang. Di antaranya ialah Muslimat Hidayatullah. Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah yang hadir pada kesempatan ini di antaranya Sabriati Aziz (Ketua Majelis Penasihat Mushida), Dede Agustina (Kabid Organisasi), Wulan Sari (Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga), Ina Sriwahyuni (Ketua Departemen Ekonomi), Sudaryani (Ketua Departemen Dakwah), dan Saryati (Ketua Departemen Sosial).

“Dengan terlesenggaranya kegiatan ini, harapannya mampu memberikan kontribusi kepada umat dengan mendorong kerjasama antara lembaga pemerintahan serta masyarakat dengan melibatkan ormas muslimah se Indonesia dalam mengupayakan perlindungan keluarga Indonesia dalam gerakan aktif menolak LGBT serta kesetaraan gender,” ujar Sabriati Aziz, Ketua Majelis Penasihat Muslimat Hidayatullah.

Menurutnya, manfaat forum ini dapat meluaskan pemahaman tentang delik hukum terkait pembahasan kasus penyimpangan seksual dan berkoalisi dengan ormas ormas Islam dalam menuntaskan permasalahan sosial.

KNPK Indonesia adalah wadah musyawarah yang bersifat independen, yang dibentuk dalam rangka mempercepat pembangunan, koordinasi strategi dan program Ketahanan Keluarga secara nasional, sedangkan BMIWI adalah Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia yang  merupakan organisasi federasi beranggotakan 35 ormas perempuan tingkat nasional.

Focus Group Discussion KNPK Menghasilkan Sembilan Rekomendasi

Sembilan rekomendasi hasil FGD lainnya adalah sebagai berikut :

1. Menuntut PBB dan Organisasi-Organisasi Internasional agar berhenti mempromosikan dan mengadvokasi isu global dan nilai-nilai yang tidak universal, terutama terkait penyimpangan seksual. Oleh karena itu PBB dan INGO hendaknya menghargai sikap negara-negara yang menolak gerakan global penyimpangan seksual sebagai bentuk ‘margin of appreciation’ dan penghormatan terhadap kedaulatan negara tersebut.

2. Meminta Pemerintah dan Lembaga Legislatif untuk menerbitkan produk perundangan yang melindungi individu, keluarga dan masyarakat dari keterpaparan ancaman gerakan global penyimpangan seksual. Jika belum ada produk perundangan yang memadai, mendorong dan atau mendukung masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap KUHP pasal 414.

3. Mendesak Pemerintah dan Penegak Hukum untuk melarang promosi dan aksi gerakan global penyimpangan seksual di tengah masyarakat dalam berbagai bentuknya.

4. Mendesak Pemerintah serta mendorong Swasta dan Masyarakat untuk melakukan pencegahan dan upaya-upaya rehabilitasi penyimpangan seksual.

5. Mendorong lembaga pendidikan serta tokoh-tokohnya untuk menghadirkan kurikulum pendidikan seksual yang sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia serta menolak kurikulum  yang tidak sesuai dengan nikai-nilai Pancasila.

6. Mendorong keluarga Indonesia untuk ketahanannya dengan menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dengan baik.

7. Mengokohkan masyarakat Indonesia, untuk menjadi komponen bangsa yang  memiliki kekuatan  kontrol diri  melalui proses pensucian jiwa.

8. Mendorong sektor bisnis untuk memiliki dan atau mengimplementasikan Kebijakan dan program perlindungan keluarga  dari ancaman gerakan global penyimpangan seksual. Hal ini dapat mencakup peningkatan pengawasan terhadap konten yang dihasilkan atau disebarkan oleh perusahaan, serta memberikan edukasi kepada karyawan mengenai dampak negatif dari penyimpangan seksual.

9. Mendorong dan memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam membentuk forum diskusi, pelatihan, menyediakan layanan penanganan dan pemulihan terkait penyimpangan seksual, dan kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya gerakan global penyimpangan seksual.

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rakernas Mushida Diharapkan Menghasilkan Program Bermanfaat Bagi Umat

    Rakernas Mushida Diharapkan Menghasilkan Program Bermanfaat Bagi Umat

    • calendar_month Rabu, 2 Mar 2022
    • account_circle adminmushida
    • 0Komentar

    PP Muslimat Hidayatullah akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional pada 2-3 Sya’ban 1443 H/5-6 Maret 2022 di Jakarta, dengan tema, “Konsolidasi Jati Diri, Wawasan dan Organisasi Demi Terwujudnya Standardisasi, Sentralisasi, dan Integrasi Sistemik.” Allah berfirman, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan […]

  • PP Muslimat Hidayatullah Dukung Sikap MUI Tolak Normalisasi LGBT

    PP Muslimat Hidayatullah Dukung Sikap MUI Tolak Normalisasi LGBT

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle Admin Mushida
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah (PP Mushida) menyatakan dukungannya terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak normalisasi LGBT serta mendorong pemerintah dan DPR RI menghadirkan regulasi terkait persoalan tersebut. Dukungan tersebut disampaikan PP Mushida melalui pernyataan resmi. Dalam pernyataannya, Muslimat Hidayatullah juga mendukung langkah MUI dalam menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pidana Penyimpangan […]

  • Pengajian Gabungan PD Mushida Kayong Utara Kalbar

    Pengajian Gabungan PD Mushida Kayong Utara Kalbar

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2015
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Pengurus Daerah Muslimat Hidayatullah (PD Mushida) Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, mengikuti pengajian gabungan muslimat yang tergabung dalam Forum Silaturrahim Majelis Taklim (FSMT) se-Kecamatan Sukadana, Kayong Utara, belum lama ini. Kegiatan ini merupakan acara pengajian gabungan perdana yang dilaksanakan di Masjid Nurul Ihsan, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana. Selain PD Muslimat Hidayatullah Kayong Utara, […]

  • Sinergi Murabbiyah se-Sulawesi Tenggara untuk Penguatan Pembinaan dan Dakwah

    Sinergi Murabbiyah se-Sulawesi Tenggara untuk Penguatan Pembinaan dan Dakwah

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Rosida Muthmainnah
    • 0Komentar

    Kendari – Majelis Murabbiyah Wilayah (MMW) Sulawesi Tenggara menyelenggarakan pertemuan perdana bersama para Murabbiyah se-Sulawesi Tenggara pada Sabtu, 03 Shafar 1448 H/18 Juli 2026 M. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh Majelis Murabbiyah Wilayah (MMW) serta para Murabbiyah dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Meskipun berlangsung secara daring, seluruh […]

  • Tidak Harus Keras, Begini Tips Menghukum Anak dengan Efektif

    Tidak Harus Keras, Begini Tips Menghukum Anak dengan Efektif

    • calendar_month Jumat, 7 Okt 2016
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Oleh Nayla Firdaus SEORANG anak belia melakukan kesalahan. Lalu ayahnya langsung memukulnya. Ia lantas lari ke kamar tidur, menangis dan tertidur. Tidak lama setelah itu ia mengalami mimpi buruk dan berteriak bangun. Ibunya malah menamparnya dengan dalih berusaha menenangkannya. Saat itulah ayahnya berkata “Dasar anak manja, Kamu yang merusaknya dengan menuruti segala kemauannya”. Ibunya pun […]

  • PP Mushida Peserta Seminar Kebangsaan Bahas Delik Kesusilaan

    PP Mushida Peserta Seminar Kebangsaan Bahas Delik Kesusilaan

    • calendar_month Senin, 26 Sep 2016
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah (PP Mushida) yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Lenny Syahnidar, menjadi peserta Seminar Kebangsaan yang diprakarsai oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) dengan mengangkat tema “Reformulasi KUHP: Delik Kesusilaan dalam Bingkai Nilai nilai Keindonesiaan“ di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/09/2016). Acara tersebut dihadiri oleh berbagai ormas dan institusi pendidikan lainnya. Hadir dalam […]

expand_less