Muslimat Hidayatullah Dukung Pernyataan Penolakan DPP Hidayatullah Tentang Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
(Jakarta, mushida.org) Muslimat Hidayatullah mendukung pernyataan penolakan DPP Hidayatullah tentang Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Hal tersebut ditegaskan dalam pernyataan resmi Hidayatullah bertajuk “Pernyataan Sikap DPP Hidayatullah Terkait Terbitnya PP No. 28/2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, di Jakarta, Senin, 30 Muharam 1446 (5/8/2024).
“Menolak pasal-pasal dalam PP No. 28 Tahun 2024 yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan berakhlakul karimah,” demikian pernyataan Dewan Pengurus pusat (DPP) Hidayatullah yang ditandatangani Ketua Umum Dr. H. Nashirul Haq, Lc., MA, dan Sekretaris Jenderal Ir. Candra Kurnianto.
DPP Hidayatullah menyatakan bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah ada di Indonesia. Pasal-pasal yang dianggap bermasalah antara lain:
Pasal 102 huruf a tentang penghapusan praktik sunat bagi perempuan, Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi pada usia sekolah dan remaja dengan penyediaan alat kontrasepsi.
Berikutnya Pasal 104 ayat (2) huruf b terkait pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi, yang menjelaskan tentang perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 102 huruf a, terdapat kalimat yang menghapus praktik sunat bagi perempuan.
Muslimat Hidayatullah mendukung pernyataan sikap Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah yang menyatakan menolak segala bentuk upaya yang dapat merusak akhlak, moral, kepribadian, harkat, dan martabat kemanusiaan para pelajar serta generasi muda Indonesia, menolak segala bentuk upaya liberalisasi di lingkungan lembaga pendidikan Indonesia.
DPP Hidayatullah juga menegaskan menolak pasal-pasal dalam PP No. 28 Tahun 2024 yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan berakhlakul karimah.
“Mengajak seluruh elemen bangsa untuk kritis dan berperan aktif memberikan masukan kepada kebijakan pemerintah yang bisa berakibat pada kehancuran bangsa dan negara,” sebutnya dalam pernyataan yang tertulis.
forum Komentar (0)
Artikel Terkait
-
Dari Pesantren untuk Negeri, Muslimat Hidayatullah dan Santri Putri Hidayatullah Kendari Semarakkan HUT RI ke-81
- calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
- 0Komentar
KENDARI – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Muslimat Hidayatullah Kendari bersama santri putri Hidayatullah Kendari turut hadir dan mengikuti pelaksanaan upacara bendera yang berlangsung khidmat pada hari Senin, 17 Agustus 2026 bertempat di Pondok Pesantren Hidayatullah Putri Kendari. Kegiatan upacara diikuti oleh santri putri SMP dan SMA, Dewan Guru, […]
-
Merawat Jiwa dengan Cahaya Iman, PP Mushida Bekali Muslimah Tentang Kesehatan Mental
- calendar_month Senin, 17 Agt 2026
- 0Komentar
JAKARTA — Kesehatan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan manusia secara utuh. Dalam perspektif Islam, kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi jasmani, tetapi juga mencakup kesehatan akal, jiwa, ruh, dan hati. Berangkat dari pentingnya hal tersebut, Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah menyelenggarakan Webinar Mental Health dengan tema “Merawat Jiwa dengan Cahaya Iman” pada Ahad, […]
-
Monitoring dan Evaluasi DPP Hidayatullah Bersama PP Muslimat Hidayatullah
- calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
- 0Komentar
Jakarta — Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah (PP Mushida) mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama DPP Hidayatullah pada Selasa, 11 Agustus 2026/27 Safar 1448 H, di Ruang Rapat Pleno, Gedung Dakwah DPP Hidayatullah. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memperkuat arah kebijakan strategis organisasi, khususnya dalam bidang rekrutmen, tarbiyah, dakwah, dan pengembangan […]
-
PP Muslimat Hidayatullah Dukung Sikap MUI Tolak Normalisasi LGBT
- calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
- 0Komentar
JAKARTA — Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah (PP Mushida) menyatakan dukungannya terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak normalisasi LGBT serta mendorong pemerintah dan DPR RI menghadirkan regulasi terkait persoalan tersebut. Dukungan tersebut disampaikan PP Mushida melalui pernyataan resmi. Dalam pernyataannya, Muslimat Hidayatullah juga mendukung langkah MUI dalam menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pidana Penyimpangan […]
Rekomendasi Untuk Anda
-
Perkuat Fondasi Tarbiyah dan Kepribadian Muslimah, PP Muslimat Hidayatullah Gelar Webinar Guru PAUD
- calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
- 0Komentar
Jakarta — Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter, kepribadian, serta kesiapan anak untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan pada fase ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga mengedepankan perkembangan anak secara holistik, menyeluruh, dan terpadu. Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah menyelenggarakan Webinar Guru PAUD Part 1 dengan tema “Dasar Tarbiyah dan Kepribadian Muslimah.” […]
-
Rapat Kerja Pengurus Wilayah Muslimat Hidayatullah Jawa Barat
- calendar_month Jumat, 23 Mar 2018
- 0Komentar
BANDUNG – Pengurus Wilayah Muslimat Hidayatullah Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Wilayah dengan mengusung tema, “Bersama Mushida Membangun Keluarga Qurani Menuju Peradaban Islam” yang digelar intensif sehari di Kota Bandung, Jumat (23/03/2018). Rakerwil turut dihadiri oleh perwakilan PP Mushida Hidayatullah yaitu Ketua Bidang Organisasi dan Annisa Sarah Zakiyah, S.Pd.I dan Anggota Departemen Pendidikan PP Mushida […]
-
Rakernas Mushida 2022: Berkarya, Berbuat, Beramal, dan Berprestasi
- calendar_month Rabu, 2 Mar 2022
- 0Komentar
PP Muslimat Hidayatullah akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional di Jakarta dengan tema, “Konsolidasi Jati Diri, Wawasan dan Organisasi Demi Terwujudnya Standardisasi, Sentralisasi, dan Integrasi Sistemik.” Rakernas dengan target optimalnya kinerja seluruh PW dan terwujudnya kemandirian ekonomi berbasis keummatan ini dihadiri oleh Pengurus Pusat Mushida, Pengurus Inti Wilayah Mushida 34 Provinsi, dan Kepala PAUD/TK Kampus Utama […]
Saat ini belum ada komentar