Mushida dan Kipik Kerjasama Pemkab Luwu Gelar Seminar Keluarga Bebas LGBT

Dewan Pengurus Daerah Muslimat Hidayatullah (PD Mushida) bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat Komunitas Pecinta Keluarga (KIPIK) dan didukung Kabupaten Luwu Utara, menggelar acara seminar sehari bertajuk “Bagun Keluarga Sehat Bebas LGBT”.

Acara seminar ini digelar di di Aula Kantor Bupati Luwu Utara, Senin 27 Maret. Seminar menghadirkan pembicara diantaranya Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani yang sekaligus menjadi keynote speaker, Anggota DPD RI Dr Ir Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, dan Ketua Umum Komunitas Pecinta Keluarga (KIPIK) Nasional Dr. Sabriati Aziz, M.Pd.I.

Sabriati dalam pemaparannya mengatakan secara naluri manusia diciptakan dengan saling berpasangan antara pria dan wanita. Karena itu ada kehendak untuk membina hubungan untuk membina rumah tangga dan memiliki keturunan melalui proses hubungan biologis yang normal yang dengannya kehidupan normal dan sehat menjadi kunci untuk ketentraman hidup.

Namun, imbuh beliau, kini mengkhawatirkan bagi masyarakat adanya hubungan menyimpang dan turunannya yakni Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Penyimpangan tersebut menurut Sabriati kian mengerikan karena coba disebarluaskan melalui beragam cara bahkan ada upaya untuk melegalisasinya.

“Padahal, jelas ini sangat bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Banyak penelitian menyebutkan LGBT bisa sembuh, hanya saja pengidapnya terus mencoba merasionalisasi penyakit ini agar diakui sebagai suatu hal yang normal,” ujarnya.

Karena itu, dikatakan Sabriati, keluarga adalah tameng utama untuk mencegah semakin meluasnya virus LGBT yang faktanya saat ini ia terus digelorakan oleh pendukungnya dengan sokongan dana asing yang tidak sedikit.

Sehingga, lanjut Sabriati, fakta tersebut semakin menunjukkan bahwa LGBT berusaha dirasionalisasi dan dilegalisasi di berbagai negara yang menjadi target. Indonesia dengan penduduk Islam mayoritas boleh jadi salah satu target utamanya untuk melemahkan jiwa generasi muda.

Seperti diketahui, UNDP bekerja sama dengan Kedutaan Besar Swedia di Bangkok dan Badan Bantuan Pembangunan Internasional AS (USAID) mengucurkan dana sebesar 8 juta dolar AS untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan kaum LGBT.

Dalam keterangannya, UNDP menyebutkan bahwa proyek ini dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017.

Tujuan dari dibentuknya proyek tersebut untuk mendukung kaum LGBT dalam mengetahui hak mereka, termasuk hak hukum dalam melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami mereka.

Hasil yang ingin dicapai dari proyek tersebut salah satunya untuk meningkatkan kemampuan organisasi non-profit LGBT untuk memobilisasi, menyokong, dan berkontribusi melalui dialog, kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas. (ybh/hio)