PP Mushida Ikuti Sarasehan Tokoh Perempuan dan Dialog Kebangsaan

Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Zahratun Nahdah, S.H.I., M.Pd., dan Ketua Departemen Ekonomi, Ina Sriwahyuni, S.Pd., menghadiri Sarasehan Tokoh Perempuan dan Dialog Kebangsaan bertajuk “Semangat Kartini, Bersinergi dan Berkolaborasi untuk Negeri” yang diselenggarakan oleh Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPP PKS pada Selasa, 21 April 2026.

Dalam sambutannya, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga, Dr. Eko Yuliarti Siroj, S.Sos.I., M.Si., menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini tidak sekadar mengenang sosok R.A. Kartini, tetapi juga meneladani pemikiran dan keberaniannya yang melampaui zaman. Menurutnya, perempuan tidak hanya dituntut untuk hadir, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang berkualitas, berilmu, serta berperan dalam membangun peradaban.

Ia juga menekankan bahwa nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang memuliakan perempuan. “Al Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah pendidik utama dan pertama. Karena itu, konsentrasi kita pada peningkatan kualitas perempuan berarti juga konsentrasi kita pada peningkatan kualitas generasi masa depan,” ujarnya.

Sarasehan ini menghadirkan peneliti utama BRIN, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A. sebagai pemateri bersama Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H., dengan moderator Dr. Dipl.Ing. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

Dalam pemaparannya, Prof. Siti Zuhro menekankan pentingnya peran perempuan di era digital. “Perempuan dituntut cerdas, kritis, inovatif, dan bijak agar dapat hadir dalam setiap ruang pengambilan keputusan. Tidak seharusnya perempuan dikecualikan,” ungkapnya. Ia juga menegaskan bahwa kekuatan perempuan terletak pada fitrahnya sebagai ibu, dengan integritas dan kejujuran dalam mengemban amanah.

Lebih lanjut, ia mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi organisasi perempuan, yakni fragmentasi dan ego sektoral. Banyaknya organisasi perempuan yang telah berkembang, tetapi sering kali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti duplikasi program, kurangnya integrasi kebijakan, kompetisi antar lembaga, serta minimnya data bersama. Kondisi ini menyebabkan dampak besar yang diharapkan tidak tercapai secara maksimal.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk mengatasi persoalan tersebut. Kolaborasi tidak sekadar bekerja bersama, tetapi menyatukan visi, mengintegrasikan sumber daya, serta menghasilkan dampak kolektif. Dalam konteks pembangunan, perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi keluarga, penentu kualitas sumber daya manusia generasi mendatang, serta agen stabilisasi sosial. “Tanpa sinergi dampaknya kecil, namun dengan sinergi efeknya akan berlipat (multiplier effect),” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui penguatan kapasitas, kepemimpinan kolektif, dan sinergi berkelanjutan, kolaborasi perempuan berpotensi menjadi kekuatan transformatif dalam mendorong keadilan sosial, kesejahteraan, serta masa depan Indonesia yang lebih inklusif.

Sementara itu, Dr. Titi Anggraini yang merupakan dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti masih belum optimalnya keterwakilan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD), baik dari segi kuantitas maupun peran. Ia menilai Hari Kartini menjadi momentum penting untuk mendorong pemenuhan hak konstitusional perempuan dalam representasi politik.

Sarasehan ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen bersama bagi para tokoh perempuan untuk terus bersinergi dan berkolaborasi demi kemajuan bangsa.