light_mode
light_mode

Ormas Muslimah Dukung Polwan Berjilbab

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MUSHIDA.ORG — Presidium Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) Dra H Sabriati Aziz mendukung gerakan Koin Untuk Jilbab Polwan. Dia pun mendesak Polri tidak mengada-ada soal jilbab ini. BMOIWI adalah lembaga yang menghimpun puluhan organisasi wanita Muslimah di Indonesia.

“Pembolehan menggunakan jilbab bagi  polwan ditunda karena terkait dengan anggaran itu juga alasan mengada-ada. Dan pengumpulan koin untuk jilbab itu tepat sebagai bentuk keberpihakan rakyat atau ormas  kepada polwan untuk menggunakan jilbab,” ujarnya kepada hidayatullah.com di Jakarta, Selasa, 7 Shafar 1435 H (10/12/2013).

Sabriati mengatakan, alasan pengkajian ulang terhadap penggunaan jilbab juga tidak logis. Termasuk pernyataan Wakapolri Komjen Oegroseno yang meminta penundaan itu.

“Mengapa harus ditunda dan diralat oleh Wakapolri? Toh Kapolri (Sutarman) sendiri sudah mengeluarkan pernyataan sebelumnya yang membolehkan (polwan) untuk berjilbab,” ujar ibu yang juga mantan Ketum PP Mushida ini.

Terkait alasan perlunya regulasi untuk jilbab polwan, menurut Sabriati, juga tak perlu lagi. Sebab, katanya, dalam UUD 45 disebutkan, negara menjamin kebebasan setiap penduduk serta umat beragama untuk menjalankan kewajiban agamanya.

“Dan jilbab itu adalah kewajiban agama. Sudah otomatis aja siapapun yang mau berjilbab ya silahkan,  negara menjamin. Jadi Polri mengada-ada saja,” imbuhnya.

Rawan Korupsi?

Saat ditanya adanya kekhawatiran pengadaan jilbab polwan dijadikan proyek yang berpeluang dikorupsi, Sabriati menyerahkan sepenuhnya kepada Polri maupun pihak terkait seperti KPK.

“Saya kira kalau jilbab sudah dibolehkan, secara pribadi polwan akan mengeluarkan dana pribadi untuk membeli jilbab dan tidak masalah. Seperti orang pekerja dan pribadi pada umumnya,” jelasnya.

“Adapun kalau ada inisiatif kelembagaan baik internal Polri atau DPR untuk dianggarkan ya tidak masalah. Nah kalau  juga  anggaran itu akan dikorup, masalahnya lain lagi,” lanjutnya.

Yang penting baginya, Polri segera menyadari alasan mengada-ada tersebut, dan segera mengizinkan polwan Muslimah untuk berjilbab.

Hak polisi wanita (Polwan) untuk  berjilbab tak perlu menunggu regulasi dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah menjamin hal itu. Menunda Polwan berjilbab berarti melanggar Hak Asasi Manusi (HAM).

Demikian ditegaskan Presidium Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) Dra H Sabriati Aziz kepada Hidayatullah.com di Jakarta, Selasa, 7 Shafar 1435 H (10/12/2013).

Sabriati mengatakan, BMOIWI mendesak Polri segera membolehkan Polwan mengenakan jilbab. Setidaknya ada tiga alasannya.

“Pertama, kebebasan melaksanakan ajaran agama kepada pemeluknya dijamin oleh UUD 1945. Dan jilbab itu adalah kewajiban agama. Jadi ya secara makro tidak perlu dipermasalahkan atau dibuatkan lagi Undang-Undang, itu mengecilkan makna UUD 45,” ujarnya.

Kedua, kata Sabriati, berbusana muslimah adalah hak setiap muslimah untuk menjalankan. Olehnya, melarang, menunda atau menghalang-halangi Polwan untuk menggunakan jilbab adalah pelanggaran HAM.

“Ketiga, secara moral dan etika atau keindahan (jilbab) sangat menunjang profesi kepolisian sebagai panutan dan pendidik masyarakat. Olehnya itu tidak ada alasan untuk pelarangan tersebut,” tambahnya.

Sabriati menilai, fenomena yang terjadi pada kasus ini merupakan penzaliman terhadap hak menjalankan agama, dan menzalimi umat Islam secara keseluruhan.* (Hidcom)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Umum PP Mushida Serukan Peran Strategis Muslimat Hidayatullah

    Ketua Umum PP Mushida Serukan Peran Strategis Muslimat Hidayatullah

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle Admin Mushida
    • 0Komentar

    (Jakarta, mushid.org) Musyawarah Nasional (Munas) VI Muslimat Hidayatullah (Mushida) resmi dibuka di Gedung DPR RI, Kamis, 6 Jumadil Akhir 1447 (27/11/2025) dengan kehadiran pengurus dari 37 provinsi dan ratusan pengurus daerah (PD) yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Mushida, Ustadzah Hani Akbar, S.Sos.I., M.Pd., menyampaikan berbagai refleksi strategis […]

  • Tingkatkan Kompetensi Muallimat, Muslimat Hidayatullah Selenggarakan Pelatihan Guru Mengaji DKI Jakarta

    Tingkatkan Kompetensi Muallimat, Muslimat Hidayatullah Selenggarakan Pelatihan Guru Mengaji DKI Jakarta

    • calendar_month Minggu, 31 Jul 2022
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    (Jakarta, mushida.org) Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dengan Al-Qur’an. Al-Qur’an harus menerangi rumah seperti halnya yang dilakukan sahabat Rasulullah Mushab bin Umair terhadap penduduk Yatsrib. Saat ini, Islam mungkin telah sampai di rumah-rumah kaum muslimin, tetapi eksistensi Islam itu lemah karena belum menjadi sebuah gerakan yang terbimbing dan terpimpin. Grand MBA bukan sekedar program […]

  • Silaturahmi Nasional Hidayatullah 2023 Resmi Dibuka oleh Wakil Menteri Agama RI

    • calendar_month Kamis, 23 Nov 2023
    • account_circle adminmushida
    • 0Komentar

    (Balikpapan, mushida.org) Yang dilakukan pendiri Hidayatullah Abdullah Said adalah sesuatu yang visioner. Inilah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Hidayatullah tidak pernah berebut kekuasaan, tetapi selalu fokus untuk berkhidmat pada bangsa dan negara. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc., S.Ag., M.A., Ph.D, pada Tabligh Akbar pembukaan Silaturrahim […]

  • Wanita Bahagia Negara Sejahtera, Oleh-oleh dari Konwanis 2018

    Wanita Bahagia Negara Sejahtera, Oleh-oleh dari Konwanis 2018

    • calendar_month Minggu, 2 Sep 2018
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Oleh Zahratun Nahdhah* ADA adagium menyatakan, wanita adalah tiang negara. Jika tiangnya kuat, maka kuatlah bangunan negara. Tetapi jika tiangnya rapuh, maka rapuhlah bangunan negara tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk selalu menjaga wanita sebagai tiang negara. Wanita harus senantiasa bahagia dan dibahagiakan. Karena dengan ibu yang bahagia akan terlahir anak-anak yang bahagia. Dengan […]

  • Mushida Sumatera Selatan Teguhkan Komitmen Aktif dalam Bidang Dakwah dan Sosial

    Mushida Sumatera Selatan Teguhkan Komitmen Aktif dalam Bidang Dakwah dan Sosial

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Admin Mushida
    • 0Komentar

    Sumatera Selatan, mushida.org – Musyawarah memasuki hari kedua pelaksanaan di Baitul Quran Adibatussumayah, Kabupaten Banyuasin, Sabtu (3/1). Melalui sidang pleno yang berlangsung secara khidmat dan musyawarah mufakat, Muswil menetapkan susunan Dewan Murabiyyah Wilayah (DMW) serta Pengurus Wilayah (PW) Mushida Sumsel untuk masa bakti 2025–2030. Sekitar 25 peserta yang merupakan delegasi Pengurus Daerah (PD) dari Banyuasin, Ogan Ilir, […]

  • Ketua PW Mushida Kaltara: Menjalankan Amanah Sebagai Bukti Kecintaan Terhadap Rabb

    Ketua PW Mushida Kaltara: Menjalankan Amanah Sebagai Bukti Kecintaan Terhadap Rabb

    • calendar_month Selasa, 16 Feb 2021
    • account_circle Admin Mushida
    • 0Komentar

    Hadirnya Hidayatullah sebagai lembaga pejuangan dalam membangun peradaban Islam. Muslimat Hidayatullah banyak berkiprah dalam memperkuat ketahanan keluarga dengan mewujudkan visi Mushida. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPW Hidayatullah Kaltara, Endi Haryono, M.Pd., dalam sambutan acara Musyawarah Wilayah Mushida Kalimantan Utara pada 12-13 Februari 2021/30 Jumadil Akhir-01 Rajab 1442 H di Kampus Madya Hidayatullah Tanjung Selor, […]

expand_less